IAHN-TPnews,- Rabu (22/7/2020), Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya menyelenggarakan Workshop Penguatan Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Acara yang digelar mulai dari hari Senin (20/7/2020) hingga hari Rabu (22/7/2020) dilaksanakan melalui daring berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku. Pembukaan kegiatan workshop dilaksanakan secara terbatas di Ruang Rapat Gedung Rektorat Lantai II IAHN-TP Palangka Raya dihadiri oleh unsur pimpinan IAHN-TP Palangka Raya. Workshop diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Kerja Pembangunan RB dan ZI IAHN-TP Palangka Raya secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Rektor IAHN-TP Palangka Raya, Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si.,D.Phil.. Dalam sambutannya, Rektor menjabarkan tujuan dari kegiatan Wokshop ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di lingkungan IAHN-TP Palangka Raya.
“Semoga workshop ini mampu menjadikan seluruh peserta semakin memahami Penguatan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sehingga akan menciptakan sinergitas dengan apa yang sudah menjadi agenda di Kementerian Agama,” ungkap Rektor.
Ni Wayan Pujiastuti. SH.,M.Si, Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI selaku narasumber pertama menyampaikan bahwa setiap Instansi pemerintah didorong untuk segera mengisi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk memperoleh informasi pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
“Dalam PMPRB terdapat dua komponen, yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area perubahan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik,” ungkapnya.
Komang Yusniawati, SE, Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana pada Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI, selaku narasumber kedua menyebutkan bahwa Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh Kementerian, Lembaga, atau Pemda.
Komang menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Selain itu Pembangunan Zona Integritas hakekatnya adalah membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelasnya.
“Dengan adanya kerangka logis evaluasi RB dan ZI di dalam Lembar Kerja Evaluasi Capaian Kelompok Kerja RB dan ZI, baik internal maupun eksternal, diharapkan akan menghasilkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, serta pemerintah yang bersih dan bebas KKN sehingga tercipta perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan,” tutupnya. //sar//